Zaidirina mengatakan, sekitar 95 persen desa telah mengembangkan BUMDes. Sementara itu, desa mart ada sekitar 70 persen dari total semua desa di Lampung.
"Semua ini bagaimana kami akan dikembangkan, apresiasi pemerintahan pusat kepada Provinsi Lampung bahwa tidak ada gubernur yang mampu mengembangkan BUMDes," imbuhnya.
Baca Juga:
Bulan Solidaritas Palestina 2024: Ribuan Masyarakat Lampung Berlayar dan Kibarkan Bendera di Selat Sunda
Lebih lanjut Zaidirina mengatakan, desa di Lampung ini mampu mengembangkan BUMDes. Sehingga penghargaan layak diterima oleh Provinsi Lampung.
"Kami juga minta smart people dengan harapan agar programnya berkesinambungan sampai puluhan tahun ke depan," kata Zaidirina.
"Jadi kuncinya itu pamong desa bagaimana bisa mengelola digitalisasi dan koordinasi menjalin koordinasi dengan siapapun," sambungnya.
Baca Juga:
Terjebak Penipuan Pajak, Pedagang Sembako Kehilangan Rp298 Juta dalam Sekejap
Menurutnya, peran adanya kesetaraan akses dan ke depan targetnya tidak ada blank spot 2023.
Sehingga, semua persoalan blank spot hingga desa tertinggal tahun 2023 ini harapannya bisa terselesaikan.
"Alhamdulillah pemerintah pusat mengapresiasi Pemprov Lampung terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD) karena perkembangannya tidak masih selama 2015," bebernya.
