Ia mengatakan selain peningkatan program bedah rumah yang dilaksanakan di Provinsi Lampung, ada juga pembangunan rusun untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.

"Pemerintah juga terus mendorong pembangunan rumah susun serta penataan kawasan kumuh di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung salah satunya di Kabupaten Lampung Barat," katanya.

Dia menjelaskan hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi di daerah.

"Saya yakin sektor perumahan akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung dalam tiga sampai enam bulan ke depan. Sehingga bisa mengurangi pengangguran serta kemiskinan," ucap dia.

Menurut dia, melalui kolaborasi yang dibangun antara pemerintah daerah dan para pengembang perumahan dapat meningkatkan ketersediaan hunian bagi masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Lampung juga mampu menghadirkan langkah konkret dalam mendukung target pembangunan nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah. Dan mendukung program pembangunan perumahan rakyat di Provinsi Lampung," tambahnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Tindakan tegas di bawah Kepala Kejati (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, ini dianggap sebagai momentum kebangkitan penegakan hukum di Bumi Ruwa Jurai.

Pengamat hukum dari Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, dalam keterangannya di Bandarlampung, Jumat (1/5/2026), menilai langkah tersebut bukan sekadar seremoni hukum, melainkan bentuk keseriusan nyata dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.

Ia menyoroti kepemimpinan Danang Suryo Wibowo yang baru berjalan satu tahun namun telah menunjukkan kinerja yang sangat progresif.

“Sejak dipimpin Pak Danang, Kejati Lampung terlihat jauh lebih aktif dan berani dalam mengungkap perkara-perkara besar yang selama ini mungkin sulit tersentuh. Ini menunjukkan adanya komitmen kuat dan integritas dalam pemberantasan korupsi,” ujar Yusdianto.

Menurutnya, penahanan seorang mantan orang nomor satu di Lampung menjadi sinyal kuat bagi seluruh pejabat publik bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum (equality before the law).

Ia mencatat bahwa respons publik saat ini cenderung sangat positif karena masyarakat merindukan upaya nyata dalam membersihkan tata kelola pemerintahan dari praktik lancung.

“Masyarakat memberikan apresiasi tinggi. Mereka melihat ini sebagai langkah konkret untuk memperbaiki sistem dan memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan segelintir golongan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga dukungan publik agar Korps Adhyaksa dapat bekerja maksimal tanpa intervensi. Hal ini mengingat tantangan dalam membongkar jaringan korupsi di tingkat provinsi cukup kompleks.

Yusdianto juga melihat tren peningkatan kualitas penegakan hukum dari variasi kasus yang ditangani, mulai dari sektor infrastruktur hingga pengelolaan anggaran.

“Publik tentu berharap pengusutan ini tidak berhenti di satu kasus atau satu tokoh saja. Harus ada keberlanjutan untuk mengungkap hingga ke akar-akarnya, termasuk jaringan atau pihak lain yang turut menikmati aliran dana haram tersebut,” tambahnya.

Hingga April 2026, tercatat sedikitnya empat kasus besar yang berhasil dibongkar Kejati Lampung:

Pertama, dugaan korupsi dana Participating Interest (PI) 10 persen. Kasus ini menyeret mantan Gubernur Lampung periode 2019–2024, Arinal Djunaidi (ARD). Ia diduga menyelewengkan dana bagi hasil migas di wilayah kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) dengan estimasi kerugian negara mencapai 17,28 juta USD atau setara ratusan miliar rupiah.ARD resmi ditahan di Rutan Kelas I Bandarlampung sejak 28 April 2026.

Kedua, dugaan korupsi pengelolaan kawasan hutan di Way Kanan. Kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan masif dan penyalahgunaan wewenang ini telah memeriksa 59 saksi hingga Februari 2026.

Dalam progresnya, penyidik berhasil mengamankan uang titipan sebesar Rp100 miliar dari korporasi berinisial PT P sebagai bagian dari upaya penyelesaian kerugian negara.

Ketiga, praktik mafia tanah di lahan milik negara di Kecamatan Natar. Kasus ini berkaitan dengan penerbitan hak atas tanah ilegal di atas lahan milik Kementerian Agama dengan nilai kerugian mencapai Rp54,4 miliar. Dua tersangka utama, berinisial LKM dan TRS, telah ditahan atas dugaan penyerobotan lahan secara sistematis.

Keempat, dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK fisik 2022 di Kabupaten Pesawaran. Mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini kini berkembang ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan penyitaan aset senilai Rp45,2 miliar.

Dalam pengembangan kasus, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Nanda Indira Bastian, Bupati Pesawaran saat ini yang juga merupakan istri dari Dendi Ramadhona.

Selain fokus pada penindakan dan pemidanaan, fokus Kejati Lampung saat ini juga mencakup aspek pemulihan keuangan negara. Langkah ini dilakukan melalui sinergi antara bidang Pidana Khusus (Pidsus) dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) guna memastikan kerugian negara dapat dikembalikan secara optimal ke kas daerah maupun pusat.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, di Bandarlampung, Selasa (28/4/2026) mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup.

Participating Interest (PI) 10 persen adalah hak kepemilikan maksimal 10 persen yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas kepada BUMD atau BUMN.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan ekspos perkara, telah ditemukan dua alat bukti yang cukup sehingga saudara ARD ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Ia mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana PI 10 persen pada wilayah kerja offshore Sumatera dengan nilai mencapai 17.286.000 dolar AS.

"Selanjutnya, terhadap tersangka ARD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung di Way Hui selama 20 hari ke depan," kata dia.

Danang menyampaikan bahwa Arinal Djunaidi dikenakan pasal Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 20 huruf c KUHP.

Subsider: Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 20 huruf c KUHP.

"Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara objektif, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, kejaksaan juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut memantau jalannya proses hukum, termasuk melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum.

“Penanganan perkara ini diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi penegakan hukum dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Lampung,” kata dia.

Mantan Gubernur Arinal Djunaidi datang memenuhi panggilan Kejati Lampung, pada pukul 10.00 WIB dan keluar pada pukul 21.16 WIB dengan rompi berwarna merah jambu (pink).

Arinal dengan pengawalan ketat oleh TNI AD dan petugas kejaksaan langsung dibawa ke mobil tahanan untuk di bawa ke Rumah Tahan Wai Hui.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sebelumnya telah memeriksa memeriksa ARD pada 18 Desember 2025 terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana PI 10 persen pada wilayah kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) senilai 17.286.000 dolar AS.

Bahkan Kejati Lampung juga telah menggeledah rumah Arinal pada Rabu (3/9) dan menyita sejumlah aset yang bersangkutan dengan total nilai kurang lebih Rp38 miliar.

Kejati Lampung juga telah menetapkan tiga orang tersangka kasus itu, yakni M. Hermawan Eryadi selaku Direktur Utama, Budi Kurniawan ST selaku Direktur Operasional dan S. Heri Wardoyo selaku Komisaris PT Lampung Energi Berjaya (LEB) selaku penerima dana PI 10 persen.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kondisi ketersediaan stok daging sapi di Provinsi Lampung saat ini aman, sebab ada surplus 6.602 ton," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Lampung Lili Mawarti di Bandarlampung, Selasa (28/4/2026).

Ia mengatakan menjelang Idul Adha ketersediaan daging sapi di Lampung ada sebanyak 12.384 ton.

"Dengan ketersediaan daging sapi sebanyak 12.384 ton, sedangkan untuk kebutuhan daging sapi berjumlah 5.781 ton, sehingga ada surplus sebanyak 6.602 ton," katanya.

Dia menjelaskan menjelang Idul Adha ada potensi peningkatan permintaan sapi lokal dikarenakan kebutuhan kurban menjelang Idul Adha di berbagai kabupaten.

"Diperkirakan harga daging sapi menjelang Idul Adha relatif stabil, dan dalam posisi di bawah harga acuan yakni sebesar Rp140.000 per kilogram," ucap dia.

Menurut dia, untuk menjelang Idul Adha ada sejumlah upaya untuk memastikan kesehatan ternak terjaga, langkah yang dilakukan diantaranya menjaga kesehatan hewan ternak sapi dari resiko penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan melakukan vaksinasi.

"Untuk tahun ini Lampung mendapatkan alokasi vaksin PMK sebanyak 338.000 dosis dan diharapkan ini mampu meningkatkan kekebalan ternak terhadap penyakit mulut dan kuku," tambahnya.

Kemudian dilakukan pula menjaga kelancaran rantai distribusi dari daerah produsen ternak ke pasar atau konsumen dengan harga terjangkau sesuai harga acuan pemerintah.

"Lalu dengan memastikan kebutuhan daging di dalam Provinsi Lampung terpenuhi lebih dahulu, melalui rekomendasi pengeluaran daging," ujar dia.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Sampah bukan lagi hanya soal kebersihan. Ini soal kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, bahkan masa depan generasi kita. Pengelolaan sampah adalah cermin dari kemajuan peradaban," ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat (10/4/2026).

Ia mengatakan pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan masa depan generasi.

"Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa telah menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari. Di Kota Bandarlampung saja, produksi sampah mencapai sekitar 1.200 ton per hari," katanya.

Dia menjelaskan tingginya volume sampah tersebut harus segera direspon dengan sistem pengelolaan yang modern dan berkelanjutan.

"Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah mendorong pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Lampung Raya yang akan melayani Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Lampung Timur," ucap dia.

TPA regional tersebut dirancang untuk menampung lebih dari 1.000 ton sampah per hari, dan saat ini telah memenuhi sebagian besar persyaratan teknis dari pemerintah pusat.

"Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengarahkan perubahan metode pengelolaan sampah dari sistem open dumping menuju controlled landfill secara bertahap. Langkah ini penting untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah," tambahnya.

Menurut dia, Provinsi Lampung juga sebagai daerah tujuan pariwisata membutuhkan lingkungan yang bersih agar tetap menarik bagi wisatawan.

"Data yang disampaikan menunjukkan kunjungan wisatawan ke Lampung terus meningkat, dari sekitar 19 juta pada 2024 menjadi 26 juta pada 2025, dan diproyeksikan mendekati 30 juta pada 2026. Kita tidak bisa membiarkan sampah merusak citra pariwisata. Kebersihan adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah," ucap dia.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Fenomena Godzilla El Nino atau kemarau ekstrem ini berdasarkan informasi yang kami terima akan lebih parah dari El Nino sebelumnya. Jadi kita harus lebih waspada, dan mempersiapkan semuanya dengan baik untuk meminimalisir dampaknya," ujar Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela di Bandarlampung, Jumat (10/4/2026).

Ia mengatakan Provinsi Lampung sebagai daerah dengan produktivitas sektor pertanian cukup produktif, maka harus melakukan langkah mitigasi lebih cepat. Salah satunya dengan memperkuat sumber daya air di berbagai wilayah pertanian.

"Jadi tantangan ini harus kita tangani secara terpadu, dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pertama perlu menguatkan sumber daya air yang didorong dari optimalisasi berbagai instrumen infrastruktur sumber daya air seperti pompa, sumur bor, embung yang perlu dirapikan atau revitalisasi," katanya.

Dia melanjutkan beberapa langkah mitigasi lain di sektor pertanian dan pangan sebelum periode kemarau ekstrem dimulai pada April-Juni yakni dengan segera melakukan percepatan tanam, pompanisasi dan manfaatkan penggunaan varietas tahan kekeringan, serta aktifkan asuransi usaha tani padi (AUTP). Kemudian perlu juga sinergitas antara dinas pertanian dan Bulog untuk menjaga pangan tetap stabil.

"Berdasarkan informasi BMKG, kemarau ekstrem ini akan dimulai di Mei, dan saat ini sudah memasuki pertengahan April. Jangan sampai kita terlambat mengantisipasi serta menghadapi ini," ucap dia.

Menurut dia, pemerintah daerah di 15 kabupaten serta kota di Provinsi Lampung harus segera memitigasi dampak kemarau ekstrem tersebut sejak saat ini. Sebab pada Mei mendatang sebagian besar wilayah di Lampung sudah mulai mengalami penurunan curah hujan dan puncak kemarau akan terjadi di September, sehingga daerah pertanian harus mendapatkan suplai air yang cukup.

"Fenomena kemarau ekstrem ini dampaknya akan cukup luas dari sektor pertanian, permukiman, perkebunan, hortikultura. Lalu daerah-daerah yang berisiko kekurangan air bersih tentu menjadi tantangan tersendiri untuk kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi kita patut bersyukur dan tentunya harus dijaga karena Lampung dapat meningkatkan produksi padi dari 2,73 juta ton gabah kering giling pada 2024. Menjadi 3,25 juta ton pada 2025. Dan yang menjadi kekhawatiran jangan sampai produktivitas yang sudah dicapai ini jadi menurun karena fenomena Godzilla El Ninofenomena Godzilla El Nino," tambahnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran, efektif, serta memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat,” kata dia.

Ia mengungkapkan, bahwa IPM Lampung Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,9 persen, dari 72,15 menjadi 73,10, sebagai indikator positif dari program pembangunan yang telah berjalan.

Menurut dia, peningkatan IPM menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah, yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Dirinya menjelaskan, upaya peningkatan IPM juga dilakukan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, termasuk akses pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Bupati menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi, seperti belum optimalnya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta isu kemiskinan dan stunting yang membutuhkan penanganan lebih terarah.

Oleh karena itu katanya, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna mencapai target pembangunan, termasuk peningkatan IPM secara berkelanjutan.

“Terkait kemiskinan, stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, kami membutuhkan pendampingan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Mengenai tuberkulosis ini tentu kami akan berupaya melakukan penanganan untuk memastikan kesehatan masyarakat. Sebab di 2025 kemarin kami sudah melakukan penandatangan komitmen bersama dalam penanggulangan tuberkulosis dengan Dinas Kesehatan di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung," ujar Wagub Jihan Nurlela di Bandarlampung, Rabu (8/4/2026).

Ia mengatakan upaya pencegahan akan dilakukan untuk pengendalian sebaran tuberkulosis dan untuk mengeliminasi kasus.

"Untuk teknis selanjutnya, kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, sebab masing-masing kabupaten dan kota ini memang memiliki sebaran dan angka keterjangkitan tuberkulosis yang berbeda-beda," katanya.

Dia menjelaskan sebaran kasus tuberkulosis biasanya ditemukan cukup banyak di wilayah padat penduduk, sehingga perlu diantisipasi persebarannya serta memerlukan penanganan cepat.

"Sebaran biasanya lebih banyak di wilayah padat penduduk dan sebagainya, itu bisa berbeda-beda. Dan untuk Desa Anti Tuberkulosis ini tentu jadi salah satu upaya penanganan, namun kami akan mempelajari terlebih dahulu arahan selanjutnya dari Kementerian Kesehatan. Harapannya ini bisa mendukung pengentasan tuberkulosis," ucap dia.

Diketahui sebelumnya dalam penanganan tuberkulosis untuk mewujudkan eliminasi kasus, pemerintah pusat telah mendorong langkah cepat melalui deteksi dini masif, termasuk melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan target menjangkau 130 juta masyarakat pada tahun 2026.

Selain itu untuk mengeliminasi TBC dilakukan dengan menyediakan lebih dari 100 alat diagnostik, 29 obat TBC, dan 18 kandidat vaksin yang sedang dikembangkan.

Kemudian mendorong peran desa dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis dengan menemukan kasus secara aktif, meningkatkan edukasi masyarakat, serta mendampingi pasien hingga tuntas berobat.

Saat ini di seluruh Indonesia ada 5.711 desa yang telah membentuk Desa atau Kelurahan Siaga TBC yang tersebar di 22 provinsi dan 108 kabupaten dan kota di Indonesia.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Fenomena langit yang menghebohkan masyarakat itu bukan komet, kemungkinan hal itu sampah antariksa," katanya dihubungi dari Bandarlampung, Minggu (5/4/2026).

Dia menjelaskan berdasarkan analisis sementara benda terang dan berekor yang melintas di langit Lampung memiliki gerakan dan lintasan yang tidak menyerupai komet.

"Bahkan dari pecahan yang ada di video tersebut itu bukan ciri-ciri dari komet," kata Kepala Pusat Observatorium Astronomi pada Institut Teknologi Sumatera (ITERA) itu.

Dr Annisa menyebutkan bahwa benda langit tersebut kemungkinan besar sampah antariksa dari tubuh roket milik Negara China.

"Namun begitu, benda langit tersebut tidak bahaya karena benda jatuh yang turun ke bumi sudah berinteraksi dengan atmosfer dan terbakar. Biasanya hanya sisa-sisa saja yang sampai ke permukaan bumi," kata dia.

Pada sisi lain Dr. Annisa mengatakan terdapat sebuah komet yang mencapai jarak terdekat dengan Matahari pada jarak 0,02 sa. Apabila komet ini tidak hancur, akan menjauh dari Matahari dan mencapai perige atau jarak terdekatnya dengan Bumi pada tanggal (6/4).

"Komet ini bernama C/2026 A1 (MAPS). Komet ini merupakan komet pelintas dekat Matahari atau sungrazer. Jika komet ini selamat dari perihelion maka MAPS akan tampak di rasi Cetus dan menjadi objek yang hien diamati dengan mata tonna alat ID," kata dia.

Viral di media sosial sebuah benda langit melintasi langit Lampung pada Sabtu (4/4/2026). Sejumlah masyarakat yang menyaksikan hal itu mengira benda langit tersebut merupakan komet yang jatuh ke bumi.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

JPU menjerat Thio dengan pasal tindak pidana korupsi (tipikor) terkait sengketa lahan Kemenag di Kabupaten Lampung Selatan.

Sujarwo dalam keterangannya di Bandarlampung, Senin (6/4/2026), menilai perkara ini merupakan persoalan hak milik yang tidak seharusnya dipaksakan ke ranah korupsi.

Ia menegaskan bahwa Thio adalah pembeli yang beritikad baik dan memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah.

Kliennya telah memenangkan sengketa ini di pengadilan perdata hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

"Kami hanya menyajikan fakta, bukan asumsi di pengadilan. Tak ada korupsi, kerugian negara," tegas Sujarwo menanggapi dakwaan JPU.

"Semua proses hukum sebelumnya telah dimenangkan klien kami," tambah dia.

Pendapat ini didukung oleh ahli hukum perdata dari Universitas Lampung Prof. Dr. Hamzah dan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Prof. Dr. Azmi Syahputra.

Prof. Hamzah menilai penarikan kasus ke ranah tipikor sangat tidak tepat.

"Perkara ini seharusnya masuk dari pintu keperdataan. Ditarik ke ranah korupsi, persoalannya jadi menarik karena tuduhannya dokumen palsu dalam proses penerbitan sertifikat," jelas dia.

Sejauh ini, fakta persidangan menunjukkan tidak ada uang negara yang keluar dalam transaksi ini.

Tanah objek sengketa secara fisik masih dikuasai Departemen Agama (Depag) RI dan belum dihapus dari daftar aset negara.

Sementara itu, Prof. Azmi memandang kasus lahan Kemenag di Lampung Selatan bukan kewenangan tipikor karena keuangan negara tidak keluar sepeserpun.

"Aset masih ada penguasaannya sama Depag dan Theo belum menikmati hasil apapun dari pembelian tersebut," ujar dia.

Seperti diketahui, JPU mendasarkan dakwaan pada dugaan dokumen palsu, namun hingga kini belum ada uji laboratorium forensik yang membuktikan kepalsuan tersebut.

Para ahli mempertanyakan keabsahan tuduhan sepihak tersebut karena dokumen itu sebelumnya telah diuji dan dianggap sah dalam peradilan perdata.

Dakwaan JPU juga dinilai cacat hukum karena menggunakan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 yang sudah dicabut.

Berdasarkan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, ketentuan lama seharusnya ditinggalkan demi aturan baru tahun 2021.

Penggunaan aturan yang sudah tidak berlaku ini dianggap melanggar asas legalitas.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kapolsek Kalianda, Iptu Sulyadi, Minggu mengatakan, peristiwa duel maut dua orang pemuda tersebut terjadi pada Minggu (30/11/2025), sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun 3 Sumpuk, Desa Banding.

“Iya benar, kejadian itu terjadi pada Minggu pagi tadi, kami sudah melakukan pengecekan di lokasi kejadian, dan melakukan cooling system ke wilayah Rajabasa, untuk memastikan keamanan warga baik di Desa Banding maupun Desa Rajabasa,” kata dia.

Ia menjelaskan, korban HR meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Bob Bazar Kalianda dengan luka tusukan senjata tajam di bagian dada.

Menurut dia, motif dari perkelahian yang menewaskan HR hingga saat ini masih dalam penyelidikan.

"Keterangan lengkap belum bisa kami sampaikan karena tim masih melakukan olah TKP. Pelaku berinisial HS (41) yang merupakan warga Desa Banding sudah kami amankan di Mapolres Lampung Selatan,” ucapnya.

Untuk memastikan keamanan warga, pihaknya melakukan penjagaan dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.

"Saya mengimbau masyarakat, khususnya keluarga korban, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi,” ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Dia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun Kejati Lampung yang bersangkutan wafat di Rumah Sakit Airan Raya Lampung Selatan karena sakit.

"Ya, tersangka meninggal dunia karena sakit dan sempat dibawa ke rumah sakit Airan Raya," katanya.

Dia pun menegaskan bahwa penanganan perkara kasus korupsi yang menyangkut almarhum dan beberapa tersangka lainnya akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tentunya kami (Kejati) menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya tersangka. Namun kami tegaskan penanganan perkara tetap dilaksanakan," kata dia.

Kejaksaan Tinggi Lampung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gerbang rumah dinas (Rumdis) Bupati Lampung Timur, yakni Bupati Lampung periode 2021-2025 M. Dawam Rahardjo (MDR), MDW selaku aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Lampung Timur.

Kemudian AC selaku direktur perusahaan penyedia dan SS merupakan direktur perusahaan konsultan pengawas dan rencana dalam kasus tindak korupsi pada kegiatan pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah Jabatan Bupati Lampung Timur Tahun 2022.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Hingga hari ini tadi kami masih melakukan pencarian terhadap dua orang penumpang KM Tegar Jaya yang ikut tenggelam," kata Kepala Kepala Basarnas Lampung Deden Ridwansah saat dihubungi dari Bandarlampung, Kamis (28/8/2025).

Pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal pada Rabu (27/8/2025) pukul 23.40 WIB bahwa kapal bernama KM Tegar Jaya tenggelam di sekitar perairan Pulau Tegal Mas setelah dihantam ombak besar pada pukul 21.30 WIB.

"KM Tegar Jaya tenggelam saat melakukan perjalanan dari Pulau Condong menuju Pulau Tegal Mas dengan 17 orang di dalamnya (POB) tersebut mengalami kecelakaan hingga seluruh penumpang harus menyelamatkan diri," kata dia.

Dari 17 orang di dalam kapal tersebut, lanjutnya, sebanyak 14 orang berhasil dievakuasi oleh kapal nelayan yang sedang melintas dan dibawa ke Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing.

"Sementara satu orang atas nama Dedi (39) berhasil diselamatkan oleh KM Samudra yang sedang lego jangkar di sekitar lokasi kejadian," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, awak KM Samudra meneruskan informasi kapal tenggelam tersebut kepada Kantor Basarnas Lampung untuk bantuan SAR karena masih terdapat dua orang KM Tegar Jaya yang masih belum ditemukan.

"Mendapatkan laporan tersebut kami langsung mengerahkan satu tim menggunakan RIB 03 ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian serta satu tim lain melalui jalur darat menuju Pelabuhan Lempasing untuk mendapatkan informasi aktual dari ABK kapal yang selamat," kata dia.

Adapun data korban selama KM Tegar Jaya yang tenggelam yakni Radiman, Pitut, Muslim, Opan, Kamit, Rustom, Ipul, Ari Gandong, Piki, Nya, Eman, Toni, Dedi, dan Durahman. Sedangkan satu orang meninggal dunia yakni Alip. Sementara itu data orang dalam pencarian yakni Kasbani dan Karim.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"LBH Bandarlampung memandang bahwa konflik ini bukan sekadar sengketa kepemilikan lahan, melainkan soal hak hidup yang bermartabat," ujar Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi LBH Bandarlampung Prabowo Pamungkas dalam pernyataan di Bandarlampung, Senin (18/8/2025).

Ia menjelaskan selama lebih dari satu dekade, konflik ini tidak hanya dibiarkan berulang, tetapi juga dikelola dengan cara yang memperdalam penderitaan masyarakat dan memperkuat dominasi korporasi.

Menurut dia, sejarah mencatat setidaknya dua kali terjadi konflik antara warga dengan perusahaan yaitu pada 2014 dan 2023, yang semuanya berujung pada kekerasan, ketidakpastian, dan kriminalisasi, tanpa pernah menyentuh akar persoalan.

"Kegagalan ini bukan hanya soal lemahnya koordinasi antarlembaga, tetapi juga merupakan wujud keberpihakan politik negara yang lebih condong pada investasi ketimbang kehidupan rakyat," ujarnya pula.

Ia juga memastikan LBH Bandarlampung ikut terlibat dalam penyelesaian sengketa, karena konflik ini bukan sekadar sengketa kepemilikan lahan, melainkan soal hak hidup yang bermartabat.

Prabowo menyakini kegagalan penyelesaian konflik agraria di tiga kampung ini dapat menciptakan kemiskinan struktural, mengingat warga dapat kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi basis ekonomi sehari-hari.

"Negara yang seharusnya hadir dengan kebijakan reforma agraria yang adil dan berbasis hak justru berperan sebagai penjaga status quo. Tugas konstitusional untuk melindungi rakyat dari perampasan tanah dan memastikan akses terhadap keadilan diabaikan," ujarnya.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Kampung Bumi Aji, Negara Aji Baru, dan Negara Aji Tua harus dipandang sebagai ujian serius terhadap komitmen negara terhadap reforma agraria sejati.

"LBH Bandarlampung berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat tiga kampung itu dalam perjuangan mereka menuntut keadilan. Kami akan melanjutkan jalur advokasi hukum sekaligus membangun solidaritas bersama gerakan rakyat, serikat tani, dan akademisi," katanya lagi.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Pemerintah kabupaten dan kota sudah mempersiapkan beberapa lokasi, sebagai lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan sudah dipastikan semua lahan itu sudah siap dilakukan pembangunan serta tidak ada sengketa lahan yang dapat menghambat pembangunan," ujar Asisten Gubernur Lampung Bidang Administrasi Umum Sekretariat Provinsi Lampung Sulpakar di Bandarlampung, Rabu (13/8/2025).

Ia mengatakan dengan adanya kepastian lahan calon lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tersebut tidak bersengketa, maka hari ini telah dilakukan peninjauan secara langsung ke lapangan.

"Tanah atau lahan yang diajukan semuanya aman, tidak ada masalah, semua clear. Tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat, sebab semua syarat pembangunan sudah dipenuhi," katanya.

Dia menjelaskan saat ini pemerintah daerah telah mengajukan 49 titik lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan untuk penambahan lokasi lainnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah.

"Harapannya bisa terbangun tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi per kabupaten. Namun karena ada kendala kondisi di kabupaten, serta ada daerah yang sudah dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara mandiri oleh pihak swasta, maka akan ada daerah yang mengusulkan hanya satu hingga dua lokasi," ucap dia.

Menurut dia, selain memastikan ketersediaan lahan, legalitas dan kondisi lahan yang tidak bersengketa untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung sudah melakukan beberapa hal seperti membuat Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang percepatan Program Makan Bergizi Gratis.

"Kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis, dan rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan persiapan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar," tambahnya.

Ia berharap SPPG yang telah beroperasi secara mandiri oleh pihak swasta di Provinsi Lampung ataupun yang segera terbangun dapat mendorong percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Lampung.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Pemerintah Provinsi Lampung mulai menerapkan kebijakan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat secara tepat waktu setiap tanggal satu di setiap bulannya. Dan kebijakan ini dimulai pada Mei ini," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Selasa (6/5/2025).

Ia mengatakan kebijakan tersebut tetap berlaku meskipun tanggal satu jatuh pada hari libur, sehingga ASN tetap menerima gaji tanpa penundaan.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan disiplin anggaran, serta memberikan kepastian dan penghargaan kepada seluruh ASN yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi," katanya.

Marindo menjelaskan penerapan kebijakan tersebut telah melalui proses penyesuaian teknis dan kesiapan sistem keuangan daerah.

"Mulai 1 Mei 2025, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembayaran gaji ASN dilakukan tepat waktu setiap tanggal satu, termasuk bila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur. Ini adalah bentuk komitmen Gubernur Lampung untuk menjadikan kesejahteraan ASN sebagai prioritas dan bukti bahwa sistem keuangan daerah kita kini semakin solid dan responsif,” ucap dia.

Ia menjelaskan percepatan pembayaran gaji tersebut selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Tidak ada lagi kekhawatiran mengenai keterlambatan. Kepastian waktu ini adalah bentuk penghargaan pemerintah atas kerja keras para ASN dan ini bukan hanya mengenai teknis, tapi terkait kepercayaan dan kepastian dari pemerintah kepada aparatur sipilnya,” tambahnya.

Ia mengharapkan kebijakan tersebut dapat meningkatkan semangat dan produktivitas kerja seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Kebijakan ini disambut baik oleh para ASN karena memberikan rasa aman dan kepastian dalam perencanaan keuangan pribadi mereka. Langkah ini juga menjadi salah satu inovasi pelayanan kepegawaian yang akan terus dikembangkan di masa mendatang," ujar dia lagi.

[Redaaktur: Amanda Zubehor]

Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, Mikdar Ilyas, mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut meminta waktu selama tiga hari, Pemerintah Provinsi Lampung tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas berupa penutupan pabrik singkong apabila tidak mengikuti instruksi gubernur.

“Perusahaan memang meminta waktu tiga hari tutup untuk menindaklanjuti instruksi gubernur. Kalau tidak mengikuti instruksi, gubernur sudah menyampaikan tentu akan disanksi sesuai pelanggaran yang mereka lakukan. Polda dan Satpol PP akan membantu melakukan penegakan hukum, supaya bisa memberikan pelajaran kepada perusahaan agar petani juga diperhatikan,” ujar Mikdar, Rabu (7/5/2025).

Di samping itu, terdapat juga permintaan dari perusahaan untuk menindaklanjuti instruksi tersebut agar dapat menolak singkong yang tidak sesuai standar.

“Mereka perusahaan berharap supaya diizinkan untuk menolak jika singkong terlalu muda, busuk, serta kotor dengan banyak campuran tanah dan bonggol. Apa yang menjadi harapan perusahaan dan petani harus bisa terpenuhi karena harga ini sudah bagus,” katanya.

Mikdar juga berharap anggota DPR RI serta DPD RI asal Lampung turut memperjuangkan polemik singkong ini agar dapat diberlakukan secara nasional dengan harga yang layak bagi petani.

“Kalau bisa ini diberlakukan secara nasional, kita berharap kepada wakil-wakil kita di pusat untuk dapat mendorong kementerian terkait supaya dapat menindaklanjuti harapan petani agar bisa dijalankan, sehingga harga ini bisa lebih baik lagi,” katanya.

“Ketika ini dijalankan secara nasional maka perusahaan akan mengikuti, akhirnya petani bisa sejahtera dan perusahaan singkong bisa mengelola hasil dari para petani,” sambungnya.

Ia menerangkan, apabila harga singkong tidak diterapkan secara nasional, maka masih ada celah perusahaan untuk bermain harga.

“Ada saja perusahaan yang tidak punya hati nurani akan berbuat untuk menguntungkan mereka dengan impor tepung tapioka, karena impor lebih menguntungkan perusahaan,” tegasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Hari ini selain ruas jalan Kuripan-Simpang Kota Agung telah dilakukan pula rekonstruksi ruas Sukamara-Kuripan sepanjang 1,5 kilometer," ujar Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung Muhammad Taufiqullah di Tanggamus, Senin (28/4/2025).

Ia menjelaskan, dari total panjang ruas jalan 21 kilometer, panjang ruas yang sebetulnya mengalami kerusakan mencapai 4,5 kilometer.

"Tahun ini diusulkan rekonstruksi 4,5 kilometer, namun yang dianggarkan sepanjang 1,5 kilometer dengan nilai pengerjaan Rp8 miliar," katanya.

Dengan pengerjaan rekonstruksi ruas sepanjang 1,5 kilometer tersebut, lanjut dia, maka tersisa tiga kilometer lagi yang masih harus mendapatkan penanganan perbaikan jalan.

"Sisa ruas jalan rusak yang ada sepanjang tiga kilometer tersebut akan dikerjakan secara bertahap dengan sisa anggaran yang ada," ucap dia.

Ia melanjutkan penanganan rekonstruksi sisa jalan rusak sepanjang tiga kilometer tersebut juga ditargetkan selesai tahun ini.

"Gubernur Lampung sangat fokus dalam menangani infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan ekonomi daerah. Sehingga rekonstruksi jalan ini harus segera diselesaikan tidak hanya disini, tapi di berbagai kabupaten lain juga," tambahnya.

Menurut dia, ruas jalan Kuripan-Simpang Kota Agung dan ruas Sukamara-Kuripan merupakan satu jalur yang saling terhubung dan digunakan sebagai penyambung empat kecamatan untuk menuju ke Kota Bandarlampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu.

"Kalau mau ke Kota Bandarlampung bisa melalui jalan ini dan lebih cepat dari pada lewat Kota Agung, jadi ruas ini semacam jalan pintas terdekat bagi masyarakat untuk melalulintaskan hasil bumi," ucap dia.

Ia melanjutkan pada tahun ini semua ruas jalan provinsi akan ditangani secara bertahap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut rencana, penanganan rekonstruksi ruas jalan Sukamara-Kuripan Kabupaten Tanggamus akan dilakukan selama 180 hari atau sekitar 6 bulan, dengan jenis penanganan flexible pavement.

Saat ini total jumlah kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut per hari mencapai 1.850 unit dengan jumlah kendaraan terbanyak adalah sepeda motor dengan jumlah 1.005 unit.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Pendataan ini penting agar keberadaan objek pajak dapat diketahui secara akurat. Dengan data yang valid, kita bisa mengoptimalkan penerimaan pajak daerah," ujarnya di Bandarlampung, Senin (28/4/2025).

Ia mengatakan upaya pendataan juga menjadi bagian dari sosialisasi program tersebut kepada masyarakat dengan melibatkan camat, kepala kampung, RT, RW, bhabinkamtibmas, Satpol PP, linmas, serta unsur masyarakat lainnya.

"Sosialisasi ini tidak hanya untuk menginformasikan program pemutihan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengharapkan Bapenda Lampung dapat menyurati semua perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, agar segera melunasi pajak kendaraan operasional dan mengurus balik nama kendaraan ke plat nomor Lampung.

"Semua kendaraan operasional, baik roda dua, empat, enam, delapan, maupun lainnya, harus segera dipastikan status pajaknya. Jika masih menggunakan plat luar Lampung, segera lakukan balik nama," ujarnya.

Kemudian, politisi ini juga mendorong agar layanan pembayaran pajak dibuat lebih cepat dan mudah untuk memudahkan masyarakat, termasuk opsi pembayaran. baik secara tunai, transfer, maupun QRIS.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana hasil program pemutihan pajak tersebut.

"Masyarakat harus tahu dana PKB digunakan untuk apa, apakah untuk pembangunan infrastruktur provinsi atau kabupaten/kota. Dengan keterbukaan, diharapkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat meningkat," jelasnya.

Selanjutnya, Andy Roby turut menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap kualitas pembangunan infrastruktur di Lampung yang dibiayai dari dana pajak daerah.

"Infrastruktur harus dibangun sesuai spesifikasi agar berkualitas dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat," ujarnya.

Dengan berbagai langkah optimalisasi tersebut, ia menilai target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PKB tahun 2025, termasuk selama tiga bulan program pemutihan, sebesar Rp2 triliun adalah realistis.

"Selain PKB, sektor pendapatan lain seperti pajak air permukaan, retribusi, cukai rokok, pajak bahan bakar kendaraan, dan pendapatan non-pajak lainnya juga harus dimaksimalkan, agar defisit anggaran 2025 yang diprediksi mencapai Rp1,7 triliun bisa ditekan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar program pemutihan PKB yang dilaksanakan pada 1 Mei-31 Juli 2025, dengan potensi kendaraan yang selama ini belum membayar pajak secara rutin mencapai dua juta unit.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan serta mengaktifkan kembali Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah lama menunggak.

"Ini akan dilakukan mulai pada 1 Mei, program pemutihan pajak ini dilakukan secara serentak di seluruh Provinsi Lampung. Dan ini dilakukan untuk semua kendaraan baik roda dua atau roda empat," katanya.

Ia melanjutkan program pemutihan pajak kendaraan itu memiliki ketentuan wajib pajak hanya perlu membayar satu tahun tunggakan berjalan meski telah bertahun-tahun menunggak pajak.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Tiga orang meninggal dunia sudah dilakukan evakuasi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Bandarlampung," kata Humas BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat, dalam keterangannya di Bandarlampung, Senin (21/4/2025).

Dia menyebutkan korban jiwa pertama atas nama Piyan usia 15 tahun ditemukan di bawah kolong mobil.

"Kemudian korban jiwa kedua atas nama Diding usia 45 tahun," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, korban jiwa ketiga yaitu Kunawati usia 59 tahun ditemukan Tim TRC BPBD Bandarlampung tertimpa lemari di dalam rumah saat banjir.

"Ketiga jenazah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah A Dadi Tjokrodipo Bandarlampung," kata dia.

Dia mengatakan bahwa hingga saat ini Tim BPBD, Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran serta instansi terkait sedang melakukan evakuasi di lokasi banjir.

"Kami mengimbau masyarakat tetap waspada akan bencana terutama banjir karena saat ini cuaca di Kota Bandarlampung masih dalam keadaan hujan dengan intensitas sedang," kata dia.

Diketahui hujan lebat mengguyur Kota Bandarlampung pada Senin sekitar pukul 01.00-02.00 WIB dan hingga kini cuaca di kota ini masih hujan dengan intensitas sedang.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Pemeriksaan terhadap mereka berkaitan dengan pembangunan Tol Terpeka," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Armen Wijaya di Bandarlampung, Rabu (16/4/2025).

Armen Wijaya mengatakan bahwa penyidik telah mengumpulkan bukti-bukti lain seperti alat bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya.

Diungkapkan bahwa pembangunan tol ini dikerjakan oleh Divisi V PT Waskita Karya, Tbk. (BUMN) selaku kontraktor.

Dijelaskan pula bahwa sumber pendanaan pembangunan tol tersebut berasal dari viability gap fund (VGF) PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek atas pekerjaan pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated.

Armen mengatakan bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak Nomor 003/KONTRAK-DIR/JJC/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 antara Kepala Divisi V PT Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana dan Direktur Utama PT JJC selaku pemilik pekerjaan proyek pembangunan Tol Terpeka.

Disebutkan pula nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp1.253.922.600.000,00 dengan panjang jalan 12 km.

Pekerjaan itu dilaksanakan selama 24 bulan, sejak 5 April 2017 sampai dengan 8 November 2019. Adapun provisional hand over (PHO) atau serah terima sementara, kata Armen, pada tanggal 8 November 2019 dengan masa pemeliharaan (FHO) selama 3 tahun.

Ada dugaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tol Terpeka terdapat penyimpangan anggaran dengan pelaku oknum tim proyek pada Divisi 5 PT Waskita Karya.

"Pelaku membuat pertanggungjawaban keuangan fiktif atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tol," katanya.

Modus operandinya, kata Armen, dengan cara merekayasa dokumen tagihan-tagihan yang seolah-olah berasal dari kegiatan pada pelaksanaan pembangunan Tol Terpeka.

"Namun, pada kenyataannya pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak pernah ada, bahkan dengan menggunakan nama vendor fiktif, dan ada pula yang menggunakan vendor yang hanya dipinjam namanya saja," ungkapnya.

Ia menyebutkan pembuatan pertanggungjawaban keuangan fiktif oleh oknum tim proyek atas permintaan dari oknum pimpinan pada Divisi 5 PT Waskita Karya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp66 miliar.

Dalam kurun waktu 13 Maret 2025 sampai dengan hari ini, menurut dia, penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan penyitaan uang dalam rangka upaya pemulihan kerugian negara dengan total sebesar Rp1.643.000.000,00.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Setiap harinya Provinsi Lampung dapat menghasilkan sampah sebanyak 5.000 ton dan hanya 11 persen yang dikelola. Sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan yang lebih baik," ujar Jihan Nurlela berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Rabu (16/4/2025).

Ia mengatakan, selain sistem yang baik pada pengelolaan sampah rumah tangga di hulu, perlu juga ada mekanisme pengelolaan sampah yang mumpuni di bagian hilir.

"Pemerintah Provinsi Lampung sangat menaruh perhatian penuh terhadap pengelolaan sampah. Kami mengapresiasi inisiatif dan kepedulian Yayasan BoemiKita terhadap pengelolaan sampah di Provinsi Lampung," katanya.

Dia menjelaskan sejauh ini pemerintah daerah memiliki beberapa progres yang sedang dikerjakan untuk mengatasi persoalan sampah yang lebih besar dan rencananya pun nanti akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

"Kami berharap dengan kerja sama berbagai pihak dapat melakukan pengelolaan sampah dari hilir sampai hulu. Dan dapat membuka lebih banyak titik-titik pengelolaan sampah di seluruh kabupaten serta kota di Provinsi Lampung, dan juga dapat membuka pabrik pendaur ulangan sampah plastik," ucap dia.

Tanggapan tentang pengelolaan sampah dikatakan oleh Chief Executive Officer Yayasan BoemiKita Anto Kurniawan.

"Kami memiliki program Collection Waste Centre (CWC) yang merupakan tempat pengumpulan dan pemilahan sampah dengan kapasitas 25 ton dan terletak di Semarang dan Lampung," kata Anto Kurniawan.

Ia melanjutkan, sampah-sampah yang telah disortir akan diproses menjadi balpres untuk dikirim ke pabrik-pabrik mitra Yayasan BoemiKita.

"Sejauh ini kami mampu memproduksi sekitar 50 ton per bulan. Dan bisa mencapai 200 ton per bulan itu kami mengumpulkan dari mitra-mitra di program Bersama Boemi," ucap dia.

Ia menyampaikan bahwa BoemiKita juga telah memiliki pabrik sendiri untuk mengelola sampah yang tidak bernilai seperti sampah kemasan yang akan diolah menjadi tali rafia. Dan saat ini tali rafia tersebut sudah didisitribusikan di beberapa daerah seperti di Provinsi Lampung hingga ke Kota Padang, Sumatera Barat.

"Kami berharap ke depan akan ada skema penyortiran sampah rumah tangga atau sorting waste center yang bisa di daur ulang sebelum masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Yang menjadi residu adalah sampah-sampah yang tidak bisa di daur ulang, dampaknya terkait pencemaran sumber air dan sebagainya kalau benar-benar melakukan hal ini," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini BoemiKita tengah melakukan koordinasi dengan beberapa pemerintah daerah untuk membuka simpul-simpul sorting waste center. Dan direncanakan akan dibangun di Provinsi Lampung juga.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ia meminta melalui rapat koordinasi itu, pemerintah kabupaten dan kota se Lampung dapat menyusun RPJMD yang berfokus kepada penyelesaian persoalan di tengah masyarakat.

"Kebetulan pemerintah kabupaten dan kota saat ini sedang membuat RPJMD. Kami ingin RPJMD ini disusun berdasarkan persoalan di masyarakat serta mempunyai solusi yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dia menjelaskan dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut telah dibicarakan pula berbagai permasalahan yang terjadi di Lampung, salah satunya untuk mendukung pembentukan RPJMD.

"Kami sudah membicarakan masalah di Lampung seperti tentang ketimpangan, tingkat kemiskinan, pendidikan, infrastruktur. Dan arah kebijakan ke depan kami ingin pemerintah kabupaten serta kota lebih fokus tentang tata niaga dan tata kelola yang ada di daerah masing-masing," ucap.

Menurut dia, kegiatan serupa akan dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota.

"Jadi nanti berbagai masalah yang ada di Provinsi Lampung bisa cepat tertangani kalau komunikasi antarpemerintah baik kabupaten, kota, maupun provinsi bisa terjalin dengan baik," tambahnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kesepakatan yang dilakukan selain di bidang pemerintahan, juga berkaitan dengan aplikasi JAKI. Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah Lampung untuk pengembangan aplikasi ini karena dianggap sebagai percontohan (role model) yang berhasil dalam mendukung kegiatan pemerintahan,” jelas Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Selain itu, lanjut Pramono, dirinya juga telah menyampaikan keinginannya kepada Gubernur Lampung soal kerja sama lainnya seperti hilirisasi pangan.

Sebab, Pramono mengatakan Lampung merupakan produsen beras, pisang, jagung, ayam dan lain sebagainya.

“Maka kami ingin bekerja sama. Dimana kalau diperlukan, Jakarta berkeinginan untuk juga masuk hilirisasi pangan. Tidak sekedar Pemerintah Lampung kemudian mengirimkan produknya ke Jakarta, tetapi kami Juga berkeinginan melalui BUMD yang ada, nanti membangun bersama-sama di Provinsi Lampung,” kata Pramono.

Pramono menjelaskan hal ini dilakukan agar penyebaran usaha dapat terjadi tidak hanya di Jakarta tetapi juga di beberapa provinsi lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Provinsi Lampung juga akan melakukan digitalisasi seperti yang sudah dilakukan Jakarta lewat aplikasi JAKI.

“Kami belajar, kami melakukan replika terhadap aplikasi JAKI ini di Provinsi Lampung. Karena kita ingin melakukan lompatan di bidang digitalisasi pemerintahan,” kata Rahmat.

Sebab, dia mengaku menyadari bahwa digitalisasi bukanlah proses yang instan. Perlu proses bertahun-tahun untuk menciptakannya.

Oleh sebab itu, Rahmat mengatakan Lampung akan memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melakukan pelayanan-pelayanan publik.

“Dan ini juga langkah awal kerja sama-kerja sama yang berikutnya, karena entry point-nya adalah teknologi. Tapi ke depannya kami akan melakukan kerja sama-kerja sama terutama terkait hilirisasi pangan,” kata Rahmat.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kalau pengurusan dokumen keberangkatan hingga kini sudah capai 101 persen dengan total 7.134 orang calon haji," kata Pelaksana Tugas Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung Erwinto di Bandarlampung, Minggu (13/4/2025).

Dia menjelaskan, dari jumlah tersebut yang sudah lolos verifikasi untuk dokumen keberangkatan sebanyak 6.870 orang, sedangkan sisanya belum lolos verifikasi.

"Jadi ada juga yang belum lolos verifikasi yang jumlahnya 258, sedangkan satu calon haji mengalami perbaikan," katanya.

Dia menyebutkan pula bahwa untuk tahun 2025 Provinsi Lampung mendapatkan kuota haji sebanyak 7.050, yang rencananya mereka akan masuk ke Asrama Haji pada 1 Mei, dan berangkat pada 2 Mei mendatang.

"Maka dari itu kami imbau juga para calon haji untuk mempersiapkan diri dengan menjaga kondisi tubuh sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, sehingga ibadahnya dapat lancar dan pulang ke Tanah Air dengan kondisi sehat," katanya.

Erwinto juga menjelaskan, saat ini Kemenag Lampung sedang melaksanakan persiapan keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH), berkoordinasi dengan Pemprov Lampung guna kelancaran pelaksanaan Haji 2025.

"Persiapan saat ini Kemenag sedang melakukan manasik haji di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian proses pemisahan jamaah yang masih berjalan dan akan diselesaikan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Selama ini kegiatan yang dilakukan DLH Lamteng, tanpak hanya sekedar ajang seremoni saja, akan tetapi hasil kongkrit dari kegiatan itu tidak ada hasil konkret dalam upaya pengelolaan sampah khususnya di Lamteng.

Diketahui, penumpukan sampah khususnya usai perayaan Hari Raya ldul Fitri 1446 H terus bertambah, bahkan penumpukan sampah sampai menumpuk dipinggiran jalan, khususnya diwilayah Kel.Yukum Jaya, Terbanggi Besar.

Dari keterangan (Sbt) salah satu masyarakat yang berdomisili di Kelelurahan Yujum Jaya, menyebut bahwa selama ini tidak ada tempat sampah khusus yang disediakan Pemkab melalui DLH untuk menampung sampah yang setiap hari dihasilkan tiap rumah.

“Harusnyakan ada tempat sampah yang disediakan dipinggir jalan, agar masyarakat dapat membuang sampah mereka ditempat yang disediakan. Karena tempat pembuangan itu tidak ada, mau tidak mau sampah itu dibuang sembarangan oleh masyarakat, seperti dilahan kosong dipinggir jalan, atau dialairan sungai,” kata (Sbt), Rabu (9/4/2025).

Diketahui pihak DLH Lamteng, selama ini telah meluncurkan berbagai inovasi, program, dan riset, dalam upaya menangani sampah diLamteng, bahkan ada program merekrut anggota bank sampah yang digaung-gaungkan dapat meminimalisir permasalahan sampah tanpaknya masih belum bisa menjadi terobosan dalam menangani permasalahan sampah selama ini.

Artinya, apa yang dilakukan pihak DLH tampaknya hanya kegiatan seremonial saja yang diupload di media sosial, dengan kata lain Asal Bapak Senang (ABS). Sementara permasalahan semakin menambah PR tidak pernah ada solusi untuk dapat menanganinya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Mengenai dukungan dalam pelaksanaan panen raya padi di Lampung, kami sudah berbicara mengenai dukungan mempercepat pelaksanaan panen raya," ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Rabu (9/4/2025).

Ia mengatakan salah satu dukungan pemerintah daerah yang akan diberikan untuk menjaga pelaksanaan panen raya tetap berlangsung dengan lancar yakni dengan memberikan bantuan alat pengering gabah.

"Bulan depan kami akan memberi bantuan alat pengering sebanyak 24 unit, sebab saat turun lapangan memang dirasa untuk alat pengering padi ini masih kurang," katanya.

Pihaknya pun telah berkolaborasi dengan berbagai mitra penggilingan agar dapat membantu dalam melaksanakan pengeringan gabah panen petani.

"Sudah kami minta bantuan dari penggilingan di Lampung agar meminjamkan alat pengering mereka kepada Bulog, agar mereka bisa menyerap dengan baik," ucap dia.

Menurut dia, hampir semua provinsi mengalami kekurangan alat pengering gabah, sebab panen raya terjadi secara bersamaan.

"Langkah-langkah untuk menjaga panen raya tetap berjalan dengan baik ini akan terus dilakukan, sebab produksi padi sedang luar biasa," tambahnya.

Sebelumnya proyeksi total panen raya yang masih terus dilakukan di seluruh Provinsi Lampung ini dapat mencapai 12 ribu hektare. Dan panen serentak yang dilakukan kemarin sudah mencapai 2.300 hektare.

Dan dari panen yang dilakukan serentak beberapa waktu ini, sekitar 3.000 ton telah diserap oleh Bulog.

Produksi padi di Lampung yang tahun lalu hanya 2,7 juta ton, tahun ini diproyeksikan bisa meningkat menjadi 3,5 juta ton.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Personel gabungan sudah diterjunkan dari Brimob Polda Lampung dua peleton, dan juga jajaran polresta," kata Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, di Bandarlampung, Senin (7/4/2025).

Ia mengatakan bahwa situasi saat ini di Universitas Malahayati Lampung memiliki tingkat kerawanan yang perlu mendapat perhatian serius.

"Kami harap kedua belah pihak yang berkonflik maupun pihak terkait dapat menenangkan massa yang berkumpul di Unmal sehingga dapat kondusif," kata dia.

Ia pun mengatakan bahwa sebagai bagian dari langkah antisipasi, pihak kepolisian telah melakukan berbagai persiapan dan diskusi selama empat hari sebelumnya dengan berbagai pihak terkait.

"Tentu saja kami tidak mengharapkan adanya keributan di lokasi. Kami sudah mengatur dan mendiskusikan berbagai kemungkinan agar situasi tetap terkendali," kata dia.

Namun, lanjut dia, dinamika di lapangan sering kali tidak dapat diprediksi sepenuhnya.

"Kami dari kepolisian hanya bisa memberikan saran, tapi ketika di lapangan terjadi hal-hal yang tidak sesuai rencana, tentu harus ada penanganan langsung," kata dia.

Dia pun berharap kelompok-kelompok yang bertemu tidak memicu perselisihan di Universitas Malahayati, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk mahasiswa.

"Dengan kerja sama semua pihak, semoga kegiatan ini dapat selesai tanpa kendala berarti. Personel di lapangan juga terus bekerja untuk memastikan situasi tetap terkendali baik dengan pendekatan preventif dan koordinasi yang baik, mereka berharap kerawanan dapat diminimalkan," kata dia.

Sementara itu, Kuasa Hukum pihak Muhammad Khadafi, Jepriyanto Manalu, menegaskan bahwa pengangkatan Rektor Baru Universitas Malahayati merupakan cacat hukum

"Akta pengurus Yayasan Alih Teknologi Bandarlampung yang akan mengangkat rektor baru dan semua pengurus Yayasan Altek Bandar Lampung dari anak-anak kandung dari ibu Rosan Syech dengan Bapak Rusli Bintang kepada pihak-pihak lain merupakan hal yang dinilai cacat hukum, karena ada laporan di Polresta Bandarlampung yang sedang dalam tahap penyidikan," kata dia.

Menurutnya, ibu dan pihak M Kadafi tidak ingin ada orang luar masuk ke Universitas Malahayati termasuk rektor baru yang telah dilantik oleh suaminya Ruslan Bintang.

"Pihak ibu dan M Kadafi hanya ingin ketemu dengan Bapak Rusli Bintang selain itu tidak ada yang boleh masuk ke Unmal," kata dia.

Dia pun mengatakan bahwa pihaknya ingin mendamaikan keluarga agar bisa ketemu jalan terbaik dan bisa tercapai demi kepentingan mahasiswa hingga semua berjalan dengan baik.

"Dari pihak keluarga semua persoalan intinya bisa diselesaikan dengan baik, polisi hadir melindungi semua pihak," kata dia.

Untuk diketahui Konflik Internal Universitas Malahayati Bandarlampung bermula dari pemilihan rektor yang direbutkan antara anak dan ayah. Adapun dua kubu yang berseteru dalam pemilihan rektor ini yakni pemilik Yayasan Universitas Malahayati, H Rusli Bintang dan anaknya yang merupakan anggota DPR RI Muhammad Khadafi.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ela menjelaskan Kecamatan Jabung merupakan salah satu wilayah penghasil produksi padi tertinggi di Kabupaten Lampung Timur.

Pada semester pertama bulan Oktober 2024 sampai Maret 2025, luas area tanam 62.593 hektare sudah panen 49.178 hektare dan bulan April 2025 rencana melakukan panen seluas 20.284 hektare.

"Saya sempat berbincang dengan petani bahwa setiap hektare dapat menghasilkan 5,2 sampai enam ton gabah, dengan waktu panen hanya tiga jam menggunakan mesin combat," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam mendukung efisiensi hasil panen. Untuk itu, dirinya akan berupaya menambah alsintan melalui pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian untuk lebih mempermudah petani.

Terkait harga gabah, Bupati Ela berharap harga gabah tetap sesuai dengan edaran Kementerian Pertanian yakni Rp6.500 per kilogram.

Namun, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk memastikan bahwa harga tersebut dapat diterima oleh petani.

"Pelaksanaan panen raya ini juga melibatkan langsung pihak Bulog dan Pupuk Indonesia wilayah Lampung Timur, agar petani dapat mendengar langsung tentang persoalan harga dan pupuk," ujarnya pula.

Pimpinan Cabang Kantor Bulog Metro Herman Indra Pohan menegaskan bahwa Bulog akan membeli gabah dari petani Lampung Timur dengan harga Rp6.500 per kilogram tanpa adanya kuota.

"Petani tidak perlu khawatir karena kami akan memaksimalkan pembelian gabah tanpa batasan kuota. Namun, kami berharap gabah yang dijual berkualitas baik," kata Herman.

Salman dari Pupuk Indonesia Wilayah Lampung Timur menyampaikan bahwa persediaan pupuk untuk musim tanam tahun ini sebanyak 75.500 ton.

Dia memastikan bahwa petani dapat membeli pupuk subsidi dengan cukup membawa fotokopi KTP tanpa perlu melalui kelompok tani atau melengkapi dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

"Petani tidak perlu khawatir dengan teknis pembelian. Cukup membawa fotokopi KTP, dan mereka sudah bisa mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah," ujarnya pula.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Dilansir Antara, aktivitas pemudik yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Merak, Banten tersebut, terus berdatangan memadati kawasan pelabuhan.

Berdasarkan data 12 jam dari posko ASDP Cabang Bakauheni jumlah penumpang kapal sebanyak 56.071 orang sedangkan kendaraan pemudik sebanyak 11.862 unit.

Sebelumnya, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Heru Widodo saat diwawancarai di Bakauheni, Senin (7/4/2025), mengatakan puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni terjadi pada Sabtu dan Ahad atau H+5 hingga H+6.

Ia menjelaskan, hingga saat ini berdasarkan data dari ASDP jumlah pemudik yang belum kembali ke pulau Jawa sebanyak 72 ribu kendaraan.

"Hari ini sudah mulai landai ramai lancar Alhamdulillah, karena memang jumlah kendaraan yang belum kembali ke Pulau jawa itu sekitar ada 72.000 kendaraan, dan kita masih ada waktu dua hari terbagi pada hari ini dan besok hari," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Pada arus mudik kemarin yang ke Provinsi Lampung diprediksi pergerakan orangnya itu sampai 6,5 juta orang. Dari prediksi pergerakan nasional mencapai 146 juta orang lebih. Ini menjadi potensi kunjungan wisata di daerah," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung Bobby Irawan di Bandarlampung, Jumat (4/4/2025).

Ia mengatakan meski prediksi jumlah pergerakan masyarakat tidak sebanyak tahun lalu, namun pihaknya memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung dapat mencapai 3 juta orang di periode libur Lebaran 2025.

"Kami memprediksi jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung itu sekitar 2-3 juta orang, dan dari kunjungan ini tentu ada wisatawan yang sedang pulang ke kampung halamannya di sini dari berbagai provinsi," katanya.

Dia menjelaskan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung di periode libur Lebaran tahun ini, tetap akan menjadikan destinasi wisata bahari sebagai tujuan utama kunjungan wisata.

"Yang pasti di libur Lebaran ini kegiatan berwisata wajib dilakukan, sebab sudah menjadi tradisi masyarakat setiap tahunnya. Kalau ke kampung halaman harus mengunjungi tempat wisata," ucap dia.

Menurut dia, adanya momen libur Lebaran ini berbagai pengelola destinasi wisata di daerahnya sudah bersiap untuk menyambut wisatawan.

"Sebenarnya pengelola sudah siap sejak sebelum puasa kemarin, dan dengan adanya prediksi jumlah kunjungan ini sampai nanti selesai arus balik di 8 April, semua destinasi wisata di Lampung siap menerima kunjungan wisatawan," tambahnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kemunculan buaya tersebut pertama kali terlihat oleh warga sekitar di Pantai Sepenan, Desa Merak Belantung.

Kepala Bidang Damkar pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Lampung Selatan Rully Fikriansyah, di Kalianda, Kamis (3/4/2025), mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pencarian terhadap buaya yang meresahkan warga desa tersebut.

"Iya, kami dari Damkarmat Lampung Selatan hingga saat ini masih terus melakukan penyisiran untuk menangkap buaya itu, karena memang lokasi kemunculan buaya tersebut berada di kawasan dekat dengan pantai yang banyak pengunjungnya," kata dia.

Oleh karena itu ia mengimbau kepada wisatawan untuk tetap waspada, terutama yang bermain atau mandi di pantai, karena buaya itu masih berkeliaran di perairan laut Desa Merak Belantung.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pengunjung pantai untuk selalu waspada dan tidak berenang di pantai, karena keberadaan buaya ini selalu berpindah-pindah," katanya.

Dia juga meminta kepada masyarakat yang melihat keberadaan buaya tersebut untuk menginformasikan kepada pihak terkait agar pihaknya bisa segera mengevakuasi buaya tersebut.

"Untuk masyarakat apabila ada yang melihat keberadaan buaya tersebut langsung lapor ke Damkar Lampung Selatan maupun Polairud Polres Lampung Selatan. Insya Allah kami akan berusaha mengevakuasinya," ucap Rully Fikriansyah.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Imbauan tersebut untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, khususnya mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas yang dapat ditimbulkan dari takbir keliling yang melintas jalan nasional.

Ela mengatakan takbir keliling, jika melintasi jalan nasional khususnya lintas timur, dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terlebih saat momen mudik lebaran yang diprediksi akan terjadi lonjakan kendaraan.

"Boleh melaksanakan takbir keliling, tapi jangan melintasi jalan lintas timur karena dikhawatirkan menimbulkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lainnya," kata dia, Sabtu.

"Apalagi saat ini banyak kendaraan pemudik yang akan melintas menuju kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri," imbuhnya.

Karena itu, Ela meminta masyarakat hanya melaksanakan takbir keliling di tingkat desa. Namun, kegiatan itu harus dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Jika ada desa yang ingin menggelar takbir keliling, hal tersebut sangat diperbolehkan. Namun, rute takbir keliling harus dibatasi hanya di dalam lingkungan desa masing-masing. Tetap patuhi protokol keselamatan dan ketertiban," imbaunya.

Ela berharap masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan cara yang santun dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Sesuai dengan program prioritas Kabinet Merah Putih yang fokus pada tiga area program kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal, kami pun akan melaksanakannya," ujar Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Rabu (26/3/2025).

Ia mengatakan upaya mempercepat transformasi kesehatan di daerah antara lain dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis yang realisasinya sudah mencapai 84 persen serta menurunkan kasus tuberkulosis.

"Kemudian kami berkomitmen untuk terus sinergikan dan kolaborasikan semua pihak yang berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan, salah satunya pada pilar transformasi layanan rujukan," katanya.

Ia menambahkan Provinsi Lampung pada tahun ini akan mendapatkan dua rumah sakit tambahan yaitu rumah sakit tipe C di Kabupaten Pesisir Barat dan rumah sakit tipe C di Tulang Bawang Barat, sebagai langkah meningkatkan sektor kesehatan.

"Pelayanan rumah sakit umum daerah ini menjadi perhatian khusus agar bisa ditingkatkan lagi pelayanannya. Sebab bekerja atau tidaknya kita salah satu etalasenya adalah pelayanan di rumah sakit umum daerah seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek," ucap dia.

Menurut dia, salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit adalah sikap, kemampuan dan mutu sumber daya manusia, kemudian perkembangan teknologi yang harus terus ditingkatkan.

"Kami akan terus upayakan meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek. Sehingga membuat masyarakat merasa puas, senang, dan terbantu. Masyarakat yang sakit bisa terbantu, dan merasa pemerintah hadir di tengah masyarakat," tambahnya.

Dalam mewujudkan transformasi kesehatan, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek melalui membuat sistem informasi manajemen rumah sakit, melakukan pembangunan tahap akhir Gedung Instalasi Gizi Lanjutan, pembangunan tahap akhir Gedung Instalasi Kedokteran Nuklir Lanjutan.

Kemudian Pembangunan Gedung Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah, Percepatan Pembangunan Gedung Diklat Sumber Daya Manusia, Day Care Khalifah Yayasan Rohis, dan Pusat Pelayanan Diabetes dan Obesitas Terpadu bagi anak dan dewasa.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Provinsi Lampung saat ini memang belum memiliki TPA Regional, sebenarnya kami berharap bisa terwujud dibangun," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Emilia Kusumawati di Bandarlampung, Selasa (25/3/2025).

Ia mengatakan adanya TPA Regional dapat menjadi solusi atas permasalahan pengelolaan sampah di perkotaan.

"Dengan adanya TPA Regional maka tidak lagi sampah langsung di buang seperti di TPA konvensional, tapi diolah dahulu. Sebab di sana ada tempat pengelolaan sampah terpadu di dalamnya," katanya.

Dia menjelaskan dengan pengelolaan sampah di TPA Regional, maka dapat mengurangi timbunan sampah, sehingga sampah bisa bernilai ekonomis.

"Sebenarnya manfaat dari TPA Regional sangat banyak sebab sampah bisa jadi tenaga listrik, bisa di kelola jadi produk daur ulang bernilai ekonomis," ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2023 telah merencanakan pembangunan TPA Regional yang direncanakan dibangun di lahan seluas 20 hektare pada 2024-2025 di register 40 Gedung Wani, Kotabaru, Lampung Selatan.

Pembangunan TPA Regional itu direncanakan untuk membantu penanganan sampah di tujuh daerah yakni Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Timur.

TPA Regional tersebut direncanakan beroperasi secara terintegrasi dengan instalasi pengelolaan sampah yang nantinya diubah menjadi energi listrik ramah lingkungan melalui pembangunan PLTSa yang mampu mereduksi 1.000 ton sampah per hari.

Dengan adanya TPA regional tersebut bila berhasil dibangun telah di targetkan dapat mengurangi volume sampah di Provinsi Lampung hingga 30 persen dengan adanya pengelolaan sampah terintegrasi.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Pelaksanaan pengelolaan sampah ini sebenarnya menjadi konsentrasi pemerintah daerah juga, sebab sudah ada aturan yang mengatur mengenai ini yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah," ujar Kepala DLH Provinsi Lampung Emilia Kusumawati di Bandarlampung, Senin (24/3/2025).

Dia mengatakan, dalam melakukan pengelolaan sampah pemerintah daerah telah melakukan beberapa program yang langsung mengikutsertakan peran masyarakat serta perusahaan di daerahnya.

"Salah satu program pengelolaan sampah yang dilakukan adalah program tabungan sampah, dan sudah ada dua daerah yaitu Kota Metro dan Kabupaten Tulang Bawang. Memang baru dua daerah, dan belum menyeluruh karena ini baru percontohan untuk menumbuhkan kesadaran mengelola sampah," katanya.

Dia menjelaskan skema menumbuhkan kesadaran dalam pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan cara pemerintah kabupaten melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan ataupun perbankan untuk membuat tabungan sampah.

"Seluruh sampah rumah tangga yang dikumpulkan ibu-ibu dikumpulkan di bank sampah, dan akan ditukarkan menjadi nominal tertentu yang masuk ke rekening masing-masing. Namun, hasil tabungan sampah itu baru bisa dilihat atau diambil setelah enam bulan," ucap dia.

Dia melanjutkan, dengan metode tersebut selain dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.

"Setidaknya ini memberi nilai tambah bagi masyarakat. Dengan adanya dua daerah yang menjadi percontohan tersebut diharapkan pada tahun ini akan makin bertambah jumlah daerah yang menerapkan program tabungan sampah," ujarnya.

Menurut dia, selain melaksanakan program tabungan sampah, pemerintah daerah juga masih aktif mengembangkan jumlah bank sampah di wilayahnya.

"Diharapkan satu kelurahan ataupun satu desa ada bank sampah. Ini nanti yang akan menjadi tempat mengelola sampah-sampah yang bisa punya nilai jual di tingkat rumah tangga. Kalau tidak dimulai sejak sekarang, maka sampah akan menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan," kata dia.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Status penetapan tersangka ini disampaikan oleh WS Danpuspom Mayjend TNI Eka Wijaya Permana dalam konferensi pers di Mapolda Lampung.

"Kedua oknum TNI terduga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan status tersangka keduanya resmi sejak tanggal 23 Maret 2025," katanya dilansir detikSumbagsel, Selasa (25/3/2025).

Eka menerangkan penetapan tersangka untuk keduanya setelah sejumlah bukti dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim join investigasi.

"Kami berkoordinasi dengan pihak Polda Lampung dalam proses penyelidikan, sehingga dari hasil penyelidikan masing-masing di combine dan samakan untuk membuat kasus ini terang dan transparan," jelasnya.

Untuk diketahui, peristiwa itu terjadi pada Senin (17/3/2025) pukul 16.50 WIB di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Menurut dia, pemberian THR merupakan hak karyawan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Ia turut menekankan bahwa THR juga bentuk apresiasi yang dapat menambah kebahagiaan pekerja dalam menyambut Lebaran.

“THR adalah hak karyawan, dan saya berharap perusahaan segera mencairkannya. Agar para pekerja bisa merayakan Idul Fitri dengan lebih bahagia,” ujarnya dalam pernyataan, Selasa (25/3/2025).

Junaidi menegaskan bahwa pencairan THR telah diatur dalam regulasi yang jelas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Oleh karena itu, ia mengingatkan perusahaan untuk mematuhi aturan yang berlaku dan tidak menunda pencairan hak pekerja.

Lebih lanjut, Juniardi meminta karyawan yang belum menerima THR sesuai ketentuan agar segera melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung. Disnaker sendiri telah membuka posko pengaduan guna menangani permasalahan terkait pencairan THR.

“Bagi karyawan yang belum menerima THR, jangan ragu untuk melaporkan ke Disnaker. Ada posko pengaduan yang siap membantu memastikan hak pekerja terpenuhi,” kata Politisi Partai Demokrat ini.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Polsek Penengahan Inspektur Polisi Satu Donal Afriansyah di Lampung Selatan, Minggu (23/3/2025), menjelaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus kematian wanita muda di Bakauheni.

"Sejak siang tadi tim kami sudah turun ke TKP (tempat kejadian perkara) untuk menggali informasi dan mencari bukti-bukti serta fakta-fakta di lapangan, dan insyaallah kita dimudahkan dalam mengungkap perkara ini," katanya.

Ia mengatakan penemuan jasad korban itu bermula saat para tetangga curiga karena warga mendengar korban sempat cekcok di dalam sebuah kontrakan.

Kemudian salah satu warga berinisiatif mengecek korban di dalam kontrakan dan ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Ia mengatakan korban WD tewas diduga karena dibunuh setelah polisi menemukan beberapa luka di tubuh korban.

Namun, untuk memastikan penyebab kematian WD, polisi masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit.

"Insha Allah sore ini dokter sudah datang dari Bandarlampung dan langsung dilaksanakan VER terhadap korban," ucapnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Wahrul menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi antara aparat penegak hukum guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Menurut Wahrul, tragedi ini membawa duka yang mendalam bagi masyarakat, khususnya keluarga korban. Terlebih ketiga korban gugur saat menjalankan tugas melakukan penggerebekan lokasi sabung ayam.

"Mereka telah berjuang melakukan pekerjaannya, kami sangat menyayangkan ada penembakan yang dilakukan oleh TNI,” kata Wahrul.

Selain itu, Wahrul mendorong proses hukum adil, transparan dan objektif bagi pelaku demi menegakan supremasi hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Ini sangat merusak format penegakan hukum. Masa penegak hukum yang harusnya menjaga malah ditembaki,” pungkasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Hari ini kami mencairkan gaji tunjangan hari raya untuk 6.687 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Bupati Lampung Satan Radityo Egi Pratama, di Kalianda, Rabu (19/3/2025).

Bupati mengharapkan THR tersebut bisa membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan menghadapi Lebaran. Dengan begitu pegawai bisa merayakan Lebaran dengan lebih bahagia. Untuk THR tersebut, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp38 miliar.

Adapun rinciannya yang menerima THR tersebut adalah dua orang pejabat negara, anggota DPRD 50 orang, PNS sebanyak 6.017 orang dan PPPK sebanyak 629 orang," ujar dia.

Oleh karena itu, ia memastikan semua pegawai mendapat haknya tepat waktu. Ia juga mengharapkan pemberian insentif ini bisa menjadi dorongan semangat bagi mereka dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah wujud perhatian dan apresiasi bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS serta PPPK melalui APBD Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran untuk THR bagi Tenaga Harian Lepas Sukarela Lampung Selatan (THLS) di lingkungan pemda.

"Untuk THR bagi THLS, secepatnya, akan disalurkan," ucapnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat kota Bandarlampung yang terkena dampak terhadap kenaikan harga bahan pokok selama Ramadhan, kata Camat Rajabasa Rachmatsyah, di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan operasi pasar murah Ramadhan tersebut sudah dilakukan di tiga kelurahan yaitu di Kelurahan Rajabasa Induk, Rajabasa Jaya dan Rajabasa Raya, serta berlangsung sejak 5 Maret 2025.

Dalam kegiatan ini, harga yang ditawarkan cukup murah dibandingkan harga di pasar yaitu harga beras premium dari harga Rp80.000 menjadi Rp60.000 per kilogram, gula pasir dari harga Rp18.000 menjadi Rp13.000 per kilogram dan minyak goreng dari harga Rp19.000 menjadi Rp.14.000 per liter.

Selain itu, telur ayam dari harga Rp29.000 menjadi Rp19.000 per kilogram dan tepung terigu dari harga Rp13.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Jumlah barang yang disediakan dalam kegiatan ini mencapai 80 sak beras, 140 kilogram gula pasir, 140 pcs minyak goreng, 50 kilogram telur ayam dan 50 kilogram tepung terigu.

Lurah Rajabasa Raya Iwan Supandi mengatakan kegiatan ini sangat membantu sekali di tengah harga bahan pokok pada Ramadhan yang meningkat.

Ia berharap agar subsidi untuk bahan pokok dapat ditingkatkan dan terus berlangsung kedepannya mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, salah satu warga Rajabasa Raya Sri Rusmini mengatakan mengucapkan terima kasih atas kegiatan tersebut. Ia mengharapkan kegiatan ini terus berjalan dengan tambahan kebutuhan bahan pokok yang lainnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 itu sudah kami teruskan kepada perusahaan ojek daring ataupun pengiriman paket yang memiliki kantor di Lampung ataupun melalui email," ujar Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Yuri Agustina Primasari di Bandarlampung, Rabu (19/3/2025).

Pemerintah pusat telah membuat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Ia mengatakan karena pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek daring dan kurir bersifat imbauan untuk percepatan mengakomodir kesejahteraan pengemudi ojek daring serta kurir, maka belum ada aturan ataupun mekanisme sanksi.

"Mungkin ke depan pemerintah pusat akan dibuat pengaturan sanksinya untuk penegakan hukum. Meski begitu kami tetap akan turun melakukan pengawasan serta memberi peringatan secara persuasif kepada perusahaan bila belum berikan hak para mitra," katanya.

Dia menjelaskan bonus hari raya bagi mitra pengemudi ojek daring dan kurir dapat diberikan dengan sejumlah ketentuan. Dan ketentuan pemberian besaran bonus yaitu sebesar 20 persen dari rerata pendapatan bulan selama 12 bulan terakhir.

"Tapi besaran bonus yang diberikan dapat bervariasi sesuai kebijakan perusahaan kepada mitra kurir atau pengemudi ojek daring. Yang pasti perusahaan harus memberikan bonus tersebut untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek daring dan kurir," ucap dia.

Menurut dia, meski para pengemudi ojek daring dan kurir tidak tercatat di dinas tenaga kerja sebab status pekerjaannya sebagai mitra. Namun pihaknya akan terus mengawasi pemberian bonus hari raya serta memfasilitasi bila ada permasalahan terkait hal tersebut.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025 diterbitkan sebagai upaya pemerintah memastikan hak para pengemudi dan kurir tetap terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dan ada sejumlah ketentuan yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan bonus hari raya tersebut seperti pengemudi diharuskan menjalankan pekerjaannya minimal 9 jam setiap hari untuk memenuhi standar produktivitas yang telah ditetapkan.

Mitra pengemudi ojek daring juga wajib menjaga tingkat penyelesaian pesanan yang optimal, yakni dengan menyelesaikan sebagian besar order tanpa melakukan pembatalan atau penolakan dalam jumlah berlebihan.

Kemudian kualitas layanan menjadi aspek penting dalam penentuan THR.

Pengemudi dengan rating tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menerima tunjangan dibandingkan mereka yang memiliki nilai ulasan rendah.

Pengemudi harus mematuhi aturan yang berlaku di platform aplikasi.

Jika terbukti melanggar kode etik, mereka berisiko tidak mendapatkan bonus hari raya yang telah ditentukan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Emilia Kusumawati, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang lebih efisien dan efektif menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Lampung.

Emilia menjelaskan bahwa bank sampah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat mengelola sampah dengan cara yang lebih baik.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga memberikan peluang ekonomi dengan mendaur ulang sampah yang memiliki nilai ekonomis, seperti plastik dan logam.

"Keberadaan bank sampah memiliki banyak manfaat, baik untuk masyarakat maupun lingkungan. Salah satunya adalah mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA, yang sering kali sudah penuh dan kesulitan dalam pengelolaannya. Selain itu, dengan adanya bank sampah, masyarakat dapat memisahkan sampah yang masih memiliki nilai, untuk kemudian didaur ulang atau dijual," kata Emilia, Minggu (17/3/2025).

Lebih lanjut, Emilia juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah. Salah satunya adalah dengan mengolah sampah organik menjadi budi daya maggot, yang tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti pakan ternak.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung, hingga saat ini telah ada 93 unit bank sampah yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Program ini diharapkan akan terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan lebih bijak.

Emilia Kusumawati berharap, dengan semakin banyaknya bank sampah yang terbentuk di berbagai daerah, masyarakat Lampung akan semakin sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan perekonomian daerah yang lebih maju.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Acara ini akan berlangsung di halaman kantor PLN UID Lampung, Jalan ZA Pagar Alam No. 5, Rajabasa, Bandar Lampung, pada 18–19 Maret 2024.

General Manager PLN UID Lampung Muhammad Joharifin, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk berbagi dengan masyarakat.

Sekaligus mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan dan perbaikan gizi.

“Momentum Ramadhan adalah saat yang tepat untuk berbagi. Kami menyediakan paket sembako senilai Rp 135.000, yang bisa didapatkan masyarakat hanya dengan Rp 50.000," kata Muhammad Joharifin. 

Nantinya, dana hasil penjualan ini akan didonasikan kembali membantu lembaga sosial untuk disambungkan listrik gratis.

Antara lain untuk panti asuhan¸sekolah, pondok pesantren, posyandu, masjid, musala, tempat ibadah, dan fasilitas umum yang sampai saat ini belum tersambung listrik.

Sementara, sebanyak 1.000 paket sembako telah disiapkan untuk masyarakat Lampung. 

Program ini juga berlangsung di berbagai daerah-daerah lain. Pembelian dibatasi satu paket per kepala keluarga agar distribusi lebih merata.

PLN menegaskan bahwa bantuan ini tidak terbatas bagi masyarakat muslim saja.

Tetapi juga untuk seluruh warga yang membutuhkan. Langkah ini merupakan bagian dari kepedulian PLN terhadap kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang ingin mendapatkan paket sembako murah dapat langsung datang ke lokasi selama dua hari pelaksanaan kegiatan. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Tim di bawah pimpinan Kasi Pidsus Hasan As'ari akhirnya berhasil menangkap terpidana DPO atas nama Ahmad Zainal Abidin Arif," kata Kasi Intelijen Kejari, M Angga Mahatama dalam keterangannya di Bandarlampung, Selasa (18/3/2025).

Dia melanjutkan, terpidana Ahmad Zainal sendiri berhasil ditangkap saat dirinya berada di Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Penangkapan terhadap terpidana sendiri berawal adanya informasi bahwa terpidana sudah bekerja di PT Nusareka Prima Enggineering yang berlokasi Di Kabupaten Kerawang, Jawa Barat.

"Terpidana yang merupakan warga Jalan M Safei, Dusun Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tersebut kita tangkap pada Senin kemarin. Penangkapan terhadap terpidana berdasarkan Surat Penetapan Nomor :PRINT-917/L.8.10/Fd.1/02/2025 Tanggal 10 Februari 2025," kata dia.

Lanjut Angga perbuatan yang dilakukan terpidana hingga ditetapkan sebagai DPO dilakukan dengan cara terpidana selaku Mantri pada Bank BRI Unit Untung Suropati dengan cara mengajukan kredit fiktif melalui rekayasa usaha kurang lebih sebanyak 46 debitur.

Hal itu, tambah Angga, dilakukan oleh terpidana dengan tujuan agar mendapatkan pinjaman kredit di salah satu Bank BUMN tersebut yang ada di wilayah Kota Bandarlampung. Atas perbuatan terpidana, negara mengalami kerugian sebesar Rp2.011.810.393 berdasarkan laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik Nomor:00067/2.0658/AU.6/11/1558-1/1/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023.

"Tim selanjutnya melakukan penahanan terhadap terpidana Ahmad Zainal Abidin Arif selama 20 hari ke depan, dan penahanan akan dilaksanakan di Rutan Kelas I Bandarlampung terhitung sejak tanggal 18 Maret 2025 hingga 06 April 2025. Penahanan sendiri kami lakukan lakukan guna memudahkan penyidik dalam pemeriksaan lanjutan," katanya.

"Atas penangkapan ini, kami juga menghimbau kepada terpidana DPO lainnya agar dapat menyerahkan diri sebelum kami lakukan tindakan tegas. Perlu diketahui bahwa tidak ada tempat para DPO untuk melarikan diri, karena itu segeralah menyerahkan diri," tegasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Tentunya kami memiliki komitmen dalam memberantas aksi premanisme yang kerap meresahkan masyarakat dan dunia usaha, khususnya di kota ini," kata Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, di Bandarlampung, Senin (17/3/2025).

Dia pun mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap aksi premanisme dalam bentuk apa pun, baik yang menyasar para pelaku usaha, pekerja, maupun masyarakat umum.

"Kami akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang mengarah ke tindakan intimidasi hingga pungli,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa dengan komitmen kepolisian dalam memberantas premanisme, diharapkan iklim investasi di Bandarlampung semakin membaik.

"Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Kemudian menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya tanpa tekanan atau ancaman dari kelompok tertentu," kata dia.

Ia juga mengatakan, sebagai upaya memberikan keamanan kepada dunia industri, Polresta Bandarlampung akan meningkatkan patroli di kawasan industri, pusat perdagangan, serta lokasi-lokasi yang rawan aksi premanisme.

"Kami juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mengalami gangguan atau ancaman dari kelompok preman atau ormas. Masyarakat maupun pelaku usaha bisa menghubungi hotline 110 untuk pengaduan atau memberikan informasi terkait gangguan kamtibmas, khususnya aksi premanisme," kata dia.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kunjungan tersebut didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang bertujuan untuk memastikan kesiapan jelang arus mudik Lebaran 2025 di wilayah Lampung Selatan.

Pengawas UPPKB Way Urang Ignatius di Kalianda, Kamis (13/3/2025), menyampaikan jembatan timbangan Lampung Selatan ditinjau langsung oleh Menhub dan Mendagri untuk memantau aktivitas angkutan barang jelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025.

"Ini pertama kali Pak Menteri melakukan kunjungan di UPPKB Way Urang setelah dilantik, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pengawasan angkutan barang jelang arus mudik," kata Ignatius.

Ia menjelaskan UPPKB Lampung Selatan akan dijadikan tempat beristirahat untuk calon pemudik yang melintasi wilayah tersebut.

"Untuk selama mudik tahun ini UPPKB Lampung Selatan dialih fungsikan menjadi rest area untuk para pemudik beristirahat," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, ia mengatakan Menhub Dudy berharap pada angkutan Lebaran tahun 2025 para supir kendaraan barang agar dapat mengurangi muatannya, guna mengurangi risiko kecelakaan.

"Pak Menteri berharap untuk angkutan barang pada Lebaran ini muatannya dikurangi, untuk keselamatan angkutan barang dan para pemudik," ujarnya.

Kemudian, menurutnya, kendaraan angkutan barang yang diperbolehkan melintas pada masa arus mudik tahun 2025 hanya kendaraan dengan muatan kebutuhan bahan pokok saja.

"Angkutan barang yang diperbolehkan melakukan aktivitas adalah angkutan barang yang membawa sembako pada masa mudik tahun ini, karena itu adalah kebutuhan vital," ucapnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Di Provinsi Lampung ini memang diketahui ada tindak pidana begal. Dan memang beberapa waktu lalu pernah bertemu pemudik sepeda motor, mereka memilih bermalam di pelabuhan hingga pagi hari karena takut berkendara di malam hari," ujar Tito Karnavian setelah Rapat Koordinasi Jelang Mudik Lebaran 2025 di Bandarlampung, Kamis (13/3/2025).

Ia pun meminta kepada pemerintah daerah, unsur Polri dan TNI agar ikut serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kondisi keamanan saat melakukan perjalanan mudik Lebaran di Provinsi Lampung.

"Untuk mengatasi ini maka saya mohon kepada Gubernur Lampung, Kapolda dan Danrem untuk membuat posko pengamanan yang disertai oleh petugas yang berjaga bagi pemudik terutama pemudik pengguna sepeda motor," katanya.

Dia menjelaskan jarak posko pengamanan tersebut dapat satu hingga dua kilometer dari area pelabuhan dan tempat-tempat yang rawan.

"Lalu daerah atau jalan yang gelap, tolong agar diberi lampu penerangan agar membantu pemudik saat melakukan perjalanan," ucap dia.

Menurut dia dengan membuat posko pengamanan dan menyediakan lampu penerangan di daerah serta jalan yang gelap juga menjadi salah satu upaya mencegah pelaku kejahatan melakukan aksi kejahatan.

"Saya yakin dengan upaya ini maka akan aman semua, sebab bisa mencegah pelaku kejahatan melakukan aksi kejahatan. Kemudian pemudik akan merasa lebih aman dalam melakukan perjalanan menuju kampung halaman," tambahnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]