WahanaNews - Lampung | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan pada tahun 2023 tidak ada lagi desa tertinggal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung, Zaidirina mengatakan, pihaknya menargetkan sesuai arahan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada tahun ini 2023 sudah tidak ada lagi desa tertinggal.
Baca Juga:
Bulan Solidaritas Palestina 2024: Ribuan Masyarakat Lampung Berlayar dan Kibarkan Bendera di Selat Sunda
"Dari 2.446 desa yang ada di Provinsi Lampung, saat ini hanya ada 38 desa tertinggal, alhamdulilah untuk desa sangat tertinggal sampai saat ini tidak ada lagi atau nihil," ujar Zaidirina di Lampung, dikutip Senin (27/3/2023).
Ia mengatakan, Pemprov Lampung melalui Dinas PMDT pada Tahun 2023 ditargetkan habis untuk desa tertinggal.
"Kami targetkan desa terus melakukan perkembangannya, maju dan mandiri," paparnya.
Baca Juga:
Terjebak Penipuan Pajak, Pedagang Sembako Kehilangan Rp298 Juta dalam Sekejap
Ia mengatakan, pemprov memiliki program smart village yang membuat desa digital, hingga layanan menjadi sistem online.
Serta terintegrasi jadi layanan pilarnya smart government, menjadikan tata kelola, pelayanan publik kepada masyarakat desa.
"Diminta juga kepada pamong desa juga menggerakkan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," jelas Zaidirina.
Zaidirina mengatakan, sekitar 95 persen desa telah mengembangkan BUMDes. Sementara itu, desa mart ada sekitar 70 persen dari total semua desa di Lampung.
"Semua ini bagaimana kami akan dikembangkan, apresiasi pemerintahan pusat kepada Provinsi Lampung bahwa tidak ada gubernur yang mampu mengembangkan BUMDes," imbuhnya.
Lebih lanjut Zaidirina mengatakan, desa di Lampung ini mampu mengembangkan BUMDes. Sehingga penghargaan layak diterima oleh Provinsi Lampung.
"Kami juga minta smart people dengan harapan agar programnya berkesinambungan sampai puluhan tahun ke depan," kata Zaidirina.
"Jadi kuncinya itu pamong desa bagaimana bisa mengelola digitalisasi dan koordinasi menjalin koordinasi dengan siapapun," sambungnya.
Menurutnya, peran adanya kesetaraan akses dan ke depan targetnya tidak ada blank spot 2023.
Sehingga, semua persoalan blank spot hingga desa tertinggal tahun 2023 ini harapannya bisa terselesaikan.
"Alhamdulillah pemerintah pusat mengapresiasi Pemprov Lampung terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD) karena perkembangannya tidak masih selama 2015," bebernya.
Ia mengatakan, baru Provinsi Lampung ada program smart village, Kartu Petani Berjaya (KPB), Nelayan Berjaya, Smart School dan semua program pembangunan desa ini langsung kepada desa.
"Adapun inovasi dari Gubernur Arinal kami gunakan APBN, APBD, APBD Kabupaten sampai DD itulah perkembangannya yang bisa cepat dan terukur dari indeks desa membangun (IDM)," pungkas Zaidirina.[mga]
