WahanaNews-Lampung | Guna menekan angka kejahatan dan masalah sosial di wilayah Lampung, Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung membentuk pasukan respon cepat dari Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).
Pembentukan kompi yang diberi nama respon cepat power on hand Kapolda dikukuhkan di Mapolda Lampung, Senin (21/3/2022).
Baca Juga:
Hujan Es Guyur Empat Desa di Lampung Utara, Sejumlah Rumah Warga Rusak
Kapolda Lampung, Irjen Pol Hendro Sugiatno mengatakan, kompi reaksi cepat dari personil Satbrimobda Lampung ini dibentuk untuk menanggulangi masalah yang ada di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
Pasukan reaksi cepat power on hand Kapolda ini terdiri dari 3 kompi. Setiap kompi beranggotakan 45 orang personil dari satuan Brimob.
"Melibatkan 3 kompi dengan total keseluruhan ada 135 personil dengan kemampuan khusus," kata Hendro.
Baca Juga:
Bocah 5 Tahun Terseret 2 Km, Mobil Fortuner Nyaris Dibakar Warga di Lamtim
Hendro menjelaskan, kemampuan khusus yang dimiliki pasukan ini diharapkan dapat membantu menangani masalah sosial.
Seperti kejahatan dengan intensitas tinggi, sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat.
Fokus utama dari pasukan ini antara lain penanggulangan aksi anarkis dan teroris termasuk penjinakan bom atau bahan peledak lainnya.
"Untuk menanggulangi kejahatan atau konflik sosial yang perlu penanganan cepat oleh personel Brimob Polda Lampung," kata Hendro.
Hendro mengatakan, personil yang terlibat dalam pasukan respon cepat power hand on Kapolda sudah dibekali pelatihan kemampuan khusus.
Menurutnya, anggota Brimobda Lampung punya kemampuan dalam pertempuran hutan maupun di dalam kota.
Oleh karena itu, setiap laporan yang masuk di Polda Lampung dan jajaran bisa cepat ditanggulangi oleh pasukan respon cepat power on hand Kapolda.
"Jadi bisa dengan cepat ditanggulangi, kejahatan tingkat tinggi yang perlu penanganan khusus di seluruh Lampung," kata Hendro.
Hendro menambahkan pembentukan pasukan juga bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pendatang ke Provinsi Lampung.
Rasa aman perlu ditingkatkan agar pendatang yang tidak hanya tujuan wisata tapi juga berinvestasi.
"Semua dilakukan untuk memberikan rasa aman agar orang bisa berwisata ataupun berinvestasi dapat berjalan dengan baik," kata Hendro.[jef]
