WahanaNews - Lampung | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam menyelesaikan masalah konflik gajah liar dengan warga.
"Kami melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung tentang penyelesaian konflik gajah liar dengan warga yang ada di Suoh ini," ujar Kepala DLH Kabupaten Lampung Barat, M Henry Faisal di Krui, Minggu (12/2/2023).
Baca Juga:
Bulan Solidaritas Palestina 2024: Ribuan Masyarakat Lampung Berlayar dan Kibarkan Bendera di Selat Sunda
Menurutnya, koordinasi itu dilakukan mengingat berbagai upaya penyelesaian konflik manusia dan gajah liar sudah dilaksanakan, namun konflik masih berlangsung.
Selain koordinasi dengan Pemprov Lampung, kata dia, Pemkab Lampung Barat juga melakukan audiensi sekaligus menyampaikan surat dan proposal permohonan bantuan penanganan konflik gajah dan manusia ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta menyampaikan surat permohonan dukungan penanganan konflik gajah dan manusia ke Komisi IV DPR RI.
Dia berharap, permohonan bantuan penanganan konflik manusia dan gajah liar di Lampung Barat segera direspons, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemprov Lampung.
Baca Juga:
Terjebak Penipuan Pajak, Pedagang Sembako Kehilangan Rp298 Juta dalam Sekejap
"Kami berharap kepada pemerintah pusat, mengingat konflik sudah berlangsung cukup lama, menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan masyarakat, menimbulkan kerugian harta benda milik masyarakat akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kawanan gajah, serta mengancam keselamatan, baik manusia maupun satwa gajah itu sendiri," paparnya.
Diketahui, konflik antara manusia dan gajah liar di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat sudah berlangsung sekitar 4 tahun sejak Oktober 2018 hingga sekarang.
Pemkab Lampung Barat bersama para mitra, diantaranya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Polres Lampung Barat, Kodim 0422 Lampung Barat, NGO (Konsorsium Bukit Barusan Selatan dan WCS), dan Satgas Pekon telah melaksanakan berbagai upaya, mulai dari pemberian santunan dan bantuan untuk warga masyarakat yang menjadi korban konflik.
