WahanaNews-Lampung | Sekretariat Presiden menerima Certificate Renewable Energy (CRE) dari PT PLN.
Sertifikat tersebut diterima atas upaya Setpres yang secara maksimal menggunakan energi baru terbarukan (EBT) dalam semua kegiatan di seluruh area Istana Kepresidenan.
Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengungkapkan enam istana yaitu Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Cipanas, Istana Bogor, Istana Yogyakarta dan Istana Tampaksiring di Bali, sudah memanfaatkan energi dari pembangkit listrik ramah lingkungan.
"Pasokan listrik untuk semua istana bersumber dari renewable energy. Sudah 100 persen, makanya kita dapat sertifikat ini," ujar Heru di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Selasa (6/9/22).
Baca Juga:
PLN Siap Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2040 Lewat Kolaborasi Swasta
Khusus untuk istana yang berlokasi di Jakarta, Bogor dan Cipanas, sumber energi disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Heru mengatakan langkah tersebut merupakan sebuah keharusan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin parah setiap tahun.
Sebagai salah satu lembaga pemerintahan, Setpres memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelopor sehingga bisa diikuti oleh instansi-instansi pemerintahan lain terutama yang ada di Jakarta.
"Kami selalu mendukung tuntutan-tuntutan dunia, salah satunya harus menggunakan listrik yang bersumber dari EBT. Tentunya kami ingin ini bisa diikuti lembaga-lembaga pemerintah lainnya agar kita bisa memerangi kondisi perubahan iklim yang tidak terduga. Kita harus lebih cepat lagi mengubah kebiasaan," tuturnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi terobosan yang dilakukan Setpres.
Baca Juga:
PLN Siap Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2040 Lewat Kolaborasi Swasta
Ia mengatakan sejauh ini, sebagian besar pihak yang menggunakan EBT adalah badan usaha terutama penanaman modal asing.
"Ini biasanya pembeli EBT adalah penanam modal asing yang memproduksi barang yang dikirim ke pasar global. Mereka menggunakan EBT karena pasar internasional mewajibkan penggunaan karbon rendah. Semakin rendah karbon, semakin laku barang yang dipasarkan," ucap Darmawan.
Ia pun berharap langkah Setpres ini bisa diikuti seluruh kementerian/lembaga pemerintahan di Indonesia. [dny]
