WahanaNews-Lampung | Guna merealisasikan rasio elektrifikasi 100 persen dan menghadirkan energi berkeadilan, PT PLN (Persero) menyatakan butuh suntikan modal sebanyak Rp 17,96 triliun bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, mengatakan rasio elektrifikasi saat ini telah mencapai 99,5 persen.
Baca Juga:
Listrik Gratis untuk Semua: 'Light Up The Dream' Capai 17.098 Rumah di 2023
"Kami berharap bahwa dengan hadirnya listrik pada daerah-daerah tersebut, maka akan tercipta efek berganda melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," katanya.
Tambahan modal sebesar Rp 17,96 triliun tersebut dengan rincian wilayah Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp 2,03 triliun; Sumatera dan Kalimantan Rp 9,93 triliun; serta Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua Rp 6 triliun.
Saat ini, PLN telah melakukan aksi korporasi sebesar Rp196,8 miliar untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi 100 persen di Indonesia.
Baca Juga:
Program PLN 'Light Up The Dream' Salurkan Listrik Gratis ke 17.098 Rumah Sepanjang 2023
Pada 2023, PLN akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional hingga ke angka 100 persen.
PMN sebesar Rp10 triliun itu, kata Darmawan, akan dialokasikan sebanyak Rp2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa, Madura, dan Bali dengan pembangunan infrastruktur.
Kemudian, PNM sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialokasikan untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di Kalimantan.
PLN juga menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan berbasis PLTMH, PLTA dan PLTMG, dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.
"Kehadiran PMN ini hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero Nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antarnegara," ujar Darmawan. [dny]
